Usai Rakernas-II/2006 Surabaya, SEKAR Lakukan Jumpa Pers

TAHUN 2006

Usai Rakernas-II/2006 Surabaya, SEKAR Lakukan Jumpa Pers

Dalam hal ‘sounding’, maka kuli tinta atau wartawan memiliki ‘power’ yang luar biasa, baik bagi masyarakat, manajemen, maupun bagi pemerintah. Untuk itulah usai menyampaikan hasil-hasil Rakernas-II SEKAR TELKOM di Hotel Hilton Surabaya, Jum’at (17/3), maka diundangnyalah sejumlah wartawan oleh rekan Iwan, salah seorang Pengurus SEKAR DPW-V, sekaligus Panitia Lokal (PANLOK) RAKERNAS yang posisinya di PR DIVRE-V, untuk jumpas pers menyampaikan persoalan strategis industri telekomunikasi nasional.

Iwan bekerjasama dengan Hubungan Eksternal DPP SEKAR TELKOM, Dasrizal mengemas acara jumpa pers ini, sehingga berjalan lancar dan sukses. Sebagai Narasumber dalam jumpa pers ini adalah SEKJEN DPP SEKAR TELKOM, Wisnu Adhi Wuryanto dan Ketua Panitia Nasional (PanNas) Rakernas-II SEKAR TELKOM, Januar Setyo Widodo.

Isi Jumpa Pers yang sudah disetujui KETUM SEKAR TELKOM, Syinar Budhi Artha dan SEKJEN SEKAR TELKOM memang sangat perlu diketahui oleh para wartawan untuk di ekspose secara Nasional, sebab menyangkut isu strategis untuk mempertahankan aset Bangsa Indonesia.

Adapun isi jumpa pers tersebut berupa usulan kepada Pemerintah Indonesia, yaitu pertama menghentikan implementasi SKTT dengan membatalkan KM 84/2002 tentang Kliring Traffik Interkoneksi untuk terwujudnya industri telekomunikasi yang efisien dan basis industri yang kuat.

Yang kedua adalah menetapkan Telkom sebagai National Flag Carrier bidang telekomunikasi untuk : menjaga ketahanan nasional, mewujudkan kemandirian bangsa, mengurangi kesenjangan sebaran fasilitas telekomunikasi, serta mempertahankan seluruh wilayah NKRI.

Ketiga ialah melaksanakan kewajiban pelayanan umum / Universal Service Obligation agar lebih efisien dan tepat sasaran. Yang keempat adalah agar pemerintah mengatur kepemilikan saham asing maksimal 20 %, khususnya pada sektor telekomunikasi. Sedangkan yang terakhir yaitu yang keempat adalah agar pemerintah menata kembali regulasi industri telekomunikasi secara fair, tidak merugikan Telkom demi kepentingan Nasional.

• NURSIDIK