MPO Menilai Kinerja SEKAR TELKOM, Termasuk Fungsi Sosial

TAHUN 2006

MPO Menilai Kinerja SEKAR TELKOM, Termasuk Fungsi Sosial


Pagi hari yang cerah di Surabaya mewarnai hari kedua Rakernas II SEKAR TELKOM. Sinar matahari yang menyelinap di balik tirai memaksa peserta Rakernas II SEKAR TELKOM yang kelelahan harus bangun dari tidur dengan semangat baru untuk mengisi hari kedua ini dengan berbagai ide baru. Di hari kedua ini, Kamis (16/3) Majelis Pertimbangan Organisasi atau MPO SEKAR memberikan penilaiannya terhadap kiprah & kinerja SEKAR TELKOM selama ini.

Wajah–wajah lelah namun tetap semangat mewarnai “Argopuro Meeting Room” yang menjadi ruangan “keramat“ hingga Jumat, 17 Maret 2006. Teriakan yel SEKAR pun menggema sebelum acara dimulai. Hari kedua diawali dengan acara Review Pencapaian Program Kerja DPP seblum MPO menyampaikan penilaiannya.

Ketua Umum SEKAR TELKOM, Syinar Budhi Arta, mengawali Review dengan yel SEKAR yang disambut penuh semangat oleh peserta Rakernas II SEKAR TELKOM. Beliau menyampaikan dalam paparannya bahwa dalam program kerja SEKAR tahun 2004–2006, banyak kegiatan yang tidak terencana namun terealisasi dan mampu bertahan sampai saat ini.

Program–program dengan skala prioritas pada tahun itu antara lain PKB II dan Penolakan SEKAR pada kode akses SLJJ. Seperti yang kita tahu, kode akses tersebut akan digulirkan, atau dengan kata lain kue untuk SLJJ harus dibagi dua dengan Indosat dengan cara tidak fair. Penolakan terhadap kode akses ini banyak membuat gejolak–gejolak bagi TELKOM sebab di beberapa daerah terjadi demo oleh karyawan TELKOM. Penolakan ini disebabkan kerugian Telkom yang luar biasa bakal terjadi.

Syinar juga menambahkan bahwa salah satu musuh terbesar yang harus diwaspadai adalah vendor. Sebab, vendor juga hanya akan mementingkan keuntungan bagi dirinya dan belum tentu peduli pada yang lain termasuk operator yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Masalah kedua yang diungkapkan adalah UNI APRO yang “melamar“ SEKAR untuk bergabung dengan organisasi di kawasan Asia Pasifik. Untuk hal ini, Ketua Umum SEKAR yang sudah menjabat selama 2 tahun ini belum berani memutuskan untuk bergabung dengan organisasi tersebut menimbang dari segala aspek.

SEKAR juga diharapkan mampu menjadi role model bagi serikat Pekerja Indonesia. Salah satu contoh yaitu Serikat Karyawan perusahaan lain mulai mengadakan benchmark dengan SEKAR TELKOM, dan meminta SEKAR untuk memberikan pengarahan kepada Serikat karyawan dan manajemennya.

SEKAR telah membuat yayasan guna membantu anak–anak karyawan TELKOM yang meninggal dunia pada peristiwa Tsunami di Aceh. Yayasan ini bermula dari kepedulian SEKAR pada kesejahteraan anak–anak TELKOM yang menjadi korban Tsunami Aceh. Saat itu pihak SEKAR sempat berdialog dengan Direksi, namun statement yang dikeluarkan menyatakan Direksi belum dapat membantu. Action yang diambil oleh pihak SEKAR antara lain mencarter pesawat komersial, mendata anak–anak korban tsunami khususnya anak–anak pegawai TELKOM. Hal ini dilakukan sebab SEKAR sangat peduli dengan kesejahteraan anggota SEKAR dan keluarganya.

Untuk PKB III sudah dibahas beberapa materi antara lain :
1. Buy Out DIVRE-VII, dengan tetap berpegang bahwa kesejahteraan karyawan tidak berkurang, TELKOM tidak tekor dalam sektor keuangan dan isu bahwa bukan TELKOM yang membeli DIVRE-VII, namun BSI yang ingin menjual DIVRE VII pada TELKOM.
2. SEKAR akan mengusulkan rekomendasi untuk pemerintah, yaitu menolak privatisasi, menolak intervensi pemerintah kepada Direksi Telkom, mengenai SKTT, menolak penomoran pelanggan jaringan dan izin SLI.
Setelah review dari Ketua Umum SEKAR, acara dilanjutkan dengan Pandangan Umum Majelis Pertimbangan Organisasi. Namun, sebelum acara paparan dari Ketua MPO, ada ritual unik yang dilakukan. Yel SEKAR yang dipimpin oleh Ketua MPO ini diberi sedikit gerakan meloncat yang diharapkan mampu memberi semangat tersendiri bagi peserta.

Satu ungkapan yang menjadi pesan dari Ketua MPO yaitu “Men Sana In Korpore Sano“, yang artinya agak dipelesetkan yaitu SEKAR jangan sampai DPP Kesana dan MPO Kesono, jadi tidak akan pernah bertemu di titik yang sama dalam membangun dan memajukan SEKAR ini.

MPO yang terdiri dari 9 orang ini memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan dan rekomendasi, membantu 24 jam jika diperlukan oleh Ketua Umum dan MPO bersidang lengkap minimal 2 kali setahun yaitu pada bulan Februari dan September.

MPO melakukan penilaian terhadap 57 program SEKAR dari hasil penilaian tersebut ada 19 program yang mendapat nilai A (dilaksanakan dengan sangat baik), 11 program dengan nilai B (dalam proses pelaksanaan) dan 7 program mendapat nilai C (untuk direkomendasikan kembali). Penilaian tersebut meliputi Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK), Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL), Bidang Konsultasi dan Advokasi Hukum, dan Bidang Kesejahteraan dan IBO.

Sebelum menutup acara, ada beberapa hal yang menjadi perhatian MPO. Hal pertama adalah kaderisasi SEKAR, yang nantinya jangan sampai menjadi ancaman, sebab tidak ada kader yang dapat melanjutkan perjuangan SEKAR yang selama ini telah terlaksana. Kaderisasi ini sangat penting dalam bidang Hubungan Antar Lembaga. Sedangkan untuk Bidang Konsultasi dan Advokasi Hukum disarankan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang secara tidak langsung membentuk kaderisasi. Mailing list SEKAR, harus memiliki admin dan terus diupdate isu–isu yang berkembang dalam mailing list tersebut. ( KIREI and DIKSI)